Catatan: Ini adalah tulisan lama. Jauh hari sebelum gempabumi, tsunami dan likuifaksi meluluhlantakan Kota Palu pada Jumat, 28 September 2018. Hanya karena nilainya yang masih relevan, saya merasa perlu menuliskannya kembali. Selamat membaca.
KOTA Palu di dua tahun terakhir ini, terlihat seperti gadis remaja yang bertumbuh. Mulai pintar berdandan dan bersolek. Dia pun bergerak lincah dan dinamis. Pembangunan secara fisik dimana-mana terjadi.
Di sepanjang 2014, rumah toko (ruko) mulai bertebaran. Hampir di setiap jalan utama kota Palu kini sudah berdiri ruko dengan cat warna warni. Lalu pusat perbelanjaan pun bermunculan. Sebut saja Palu Grand Mal. Di supermarket yang dibangun oleh pengusaha lokal H Karman Karim ini memasang vendor-vendor ternama. Ada Matahari, Hypermart, dan lainnya. Kabarnya tak lama lagi akan ada XXI yaitu perusahaan jaringan yang menyediakan studio pemutaran film di lantai 3 Mal itu.
Hadir pula pusat perbelanjaan sekaliber Carrefour yang diberi nama Transmart di jantung Kota Palu di Jalan Hasanuddin. Belum lagi hotel-hotel berbintang, tiga atau empat seperti Mercure, dan beberapa masih dalam pembangunan.
Beruntung sekali Kota Palu. Seperti menerima limpahan berkah. Pembangunan terjadi di berbagai sektor. Di sisi transportasi, pemerintah lalu memperlebar dan membuat cantik Bandar Udara Mutiara Sis Al Djufri. Sehingga menjadi lebih berkelas dan naik tingkat. Siap untuk penerbangan nasional beberapa kali dalam sehari. Serta menampung 1700 hingga 2000-an pendatang yang masuk keluar kota Palu.
Maka makin semaraklah kota ini. Ekonomi masyarakat pun ikut menggeliat. Tidak hanya Palu, beberapa kota penopang lainnya ikut menikmati imbasnya.
Untuk saya, geliat Kota Palu ini adalah Modernisasi atau modernitas. Semuanya membuat decak kagum. Bersyukur kita ikut menikmatinya.
Namun di tengah kekaguman terhadap pembangunan Kota Palu, saya terkadang tertegun. Dan sekali-kali bergumam serta berujung kecewa. Kenapa? Karena pembangunan fisik ini seharusnya seiring sejalan dengan pembangunan psikis manusia-manusia pelaku modernitas.
Bukankah modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ini modernitas versi artikata.com.
Pada pembahasan ilmu sosial, modernisasi merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur (Soerjono Soekanto).
Namun sungguh kecewa bila kemajuan itu tidak dibarengi dengan peradaban manusianya. Ukuran saya adalah pada perilaku manusianya. Harusnya manusia modern itu semakin beradab, menjunjung tinggi nilai-nil moral yang diajarkan agama dan tradisi kita sebagai mahluk sosial dan berbudaya. Bukan sekadar dandanan yang semakin canggih dengan make up yang seronok.
Saya sering melihat perilaku yang kurang beradab di tempat-tempat modern itu. Kejadiannya sederhana saja, namun langkah kecil yang memengaruhi nilai moralitas manusianya.
Misalnya begini, ketika membayar belanjaan dengan uang cash, apakah itu makanan dan kebutuhan lainnya, seringkali uang kelebihan yang menjadi kembalian, tak dikembalikan oleh oknum kasir. Nilainya memang tidak banyak. 100 hingga 600 perak. Namun ini cukup membuat kening saya berkerut. Mungkin juga ibu-ibu yang lain sama dengan saya.
Contoh lain, di sebuah kafe ternama menawarkan kita menjadi anggota lengkap dengan kartu member-nya. Janjinya setiap member mendapat diskon sekian persen.
Benar sih, ketika membayar kita diberi diskon. Tetapi, ketika membayar dengan uang cash, coba hitung, pasti kembaliannya tekor. Saya tanya hal itu kepada kasir. Si “mbak” yang wajahnya menor hanya tersenyum tanpa berniat mengembalikan uang 600 perak milik saya itu.
Saya juga pernah komplain soal uang receh di pusat perbelanjaan. Saya minta dikembalikan oleh kasir. Uang 100 perak saya dikembalikan. Lalu dia menunjuk uang 50 perak yang ada didekatnya untuk saya ambil pula. Saya tolak. “Maaf, saya mengambil hak saya, bukan milik orang lain.” Lalu wajah si mbak kesal.
Lalu, di tempat lain yang modern, di Bandara Mutiara Sis Al Djufri. Anda akan terheran-heran ketika masuk ke area parkir, alat untuk mengeluarkan tiket parkir rusak. Nanti setelah Anda keluar, baru akan diberikan tiket oleh petugas mengenakan seragam biru. Namun terkadang para petugas wanitanya menutup sebagian wajah mereka dengan penutup khusus. Mungkin menghindari debu. Entahlah.
Di pintu keluar, ada palang parkir yang dijaga oleh petugas dan kita memberi uang parkir, beragam. Seribu untuk motor, 3000 untuk mobil dll. Nah di sini pun, setelah menyetor uang parkir, seharusnya petugas segera memberikan tiket parkir. Atau ketika kita akan membayar, petugas harusnya sudah menyerahkan tiket parkir.
Namun kalau Anda tak jeli, maka oknum petugas hanya akan mengucapkan, “Terimakasih..” lalu tiket tak diberikan, lalu Anda berlalu begitu saja. Saya pernah bertanya kepada petugas loket soal itu.
Alasannya, “Mereka tidak mengambil tiket ini.. ” Pikiran saya, benarkah demikian? Bahwa pengendara sengaja tidak ingin mengambil tiket itu? Lalu Bagaimana pertanggungjawabannya terhadap pemerintah daerah? Kalau pemasukan dihitung berdasarkan tiket yang keluar, maka apakah tiket yang tidak diberi itu tetap akan dihitung sebagai pemasukan? Kalau tidak, akan kemana perginya uang parkir tak bertiket itu?
Mestinya pertanyaan seperti ini tidak muncul dibenak saya dan masyarakat, kalau saja alat pengeluar tiket itu segera diperbaiki. Atau, oknum petugas yang bertugas berlaku jujur memberikan tiket kepada setiap pengendara yang masuk. Entah mereka butuh tiket itu atau tidak.
Uang 1000 di jaman sekarang memang seperti tak ada artinya. Apalagi hanya receh Rp100 -Rp500. Untuk ukuran orang besar, masalah uang receh, ya recehan. Urusan kecil. Tak sebanding nilainya dengan apa yang mereka miliki. Tetapi masalah kecil ini, bernilai moral besar. Nilai moral apa di uang receh itu? Untuk saya ini tentang KEJUJURAN.
Milik orang lain, sekecil apapun itu tetap bukan milik kita. Guru SD saya pernah berpesan, “..meskipun ini hanya karet penghapus kecil, sudah patah dan tak berbentuk, tetapi bukan milikmu, maka harus kau minta kepada pemiliknya!!! Kalau tidak kau berdosa. Mencuri milik orang lain!!”. Duuh.
Saya berpikir begitu pula dengan uang receh itu, uang parkiran itu. Semuanya seharusnya menjadi pemiliknya yang sah. Kecuali konsumen ikhlas memberikan kepada sang kasir. Bukannya awal mula korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil?
Kalau kata Jack Bologne dengan teori GONE-nya (Greedy, Opportunity, Needs, Expose) koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Akar penyebabnya yaitu, Greedy atau keserakahan, lalu Opportunity yaitu kesempatan yang terbuka. Kemudian Needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Lalu Exposes, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Mungkin kita mulai dari hal kecil dulu. Untuk tidak mengambil yang bukan haknya.
Tentang sikap No GONE atau kejujuran saja, sebenarnya masih tetap saya dapatkan di Kota Palu yang semakin sophisticated ini. Membeli pisang dan kacang pada Ina-ina yang menjajakan sambil memanggul sepanjang jalan. Mereka tetap memberi kembalian meskipun nilainya 500 rupiah. Seringkali saya ganti dengan membeli kacang. Atau di kedai bakso di dekat rumah saya. Si mbak pemilik anak satu itu, mengembalikan receh saya hingga Rp50 perak.
Gundah juga membayangkan bila nilai kejujuran hanya milik orang-orang kecil dan pinggiran di Kota Palu ini. Saya berdoa, mudah-mudahan saya salah membayangkan. Karena di kota besar di Indonesia lainnya yang sudah pernah menerima sosialisasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai receh menjadi sesuatu yang penting. Mereka tetap mengembalikan uang kecil kita 50 perak, dan bukan diganti dengan permen.
